ASSESSMENT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI PROVINSI GORONTALO MENGGUNAKAN PENDEKATAN HEALTH METRICS WHO

Salah Satu Standar Penilaian Sistem Informasi Kesehatan adalah Health Matrics Network (HMN) yang dikeluarkan oleh WHO, Penilaian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan mengisi angket yang terdapat pada HMN, angket tersebut di isi oleh 5 Orang Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi Gorontalo (Hasil Isian Angket terlampir).

Dari hasil angket HMN telah dihitung dan dianalisa diperoleh gambaran informasi sebagai berikut:

1. Sumber daya

Dalam mengukur Sumber Daya yang mendukung Sistem Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Score ada beberapa aspek penilaian yaitu :

a.1. Kebijakan dan perencanaan

Dari Pengengukuran dengan menggunakan HMN Kebijakan dan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sudah cukup (63%). Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan pimpinan terhadap yang tertuang dalam perencanaan Sistem Informasi Kesehatan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan.

 

MANAJEMEN DATABASE

Tulisan ini di ambil dari Tugas matakuliah Manajemen database, merupakan tugas individual, ini di Upload dengan maksud menjadi bahan bacaan.. terima kasih …..

MERUMUSKAN PERAN PEMERINTAH DI SISTEM KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP GOOD GOVERNANCE

Ada bebrapa hal penting dalam konsep good governance United Nations Development Programme (UNDP) antara lain : parsitipasi masyarakat ,transparansi,akuntabilitas, dan mengutamakan aturan hukum

Dalam Konteks good governance peran pemerintah dalam sector Kesehatan ada tiga yaitu : sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana kegiatan (Kovner 1995)

 

Peran pemerintah sebagai pemberi sumber pembaiayaan dilakuan olen pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiyaan Sektor Kesehatan dari Pemerintah Pusat yaitu bersumber dari APBN yang dibagi menjadi Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi yaitu dana yang membiayai sektor Kesehatan di tingkat Pusat dan di tingkat provinsi, sedangkan Dana Alokasi Khusus adalah dana APBN yang membiayai sektor Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota. Sedang pembiayaan pada sektor Kesehatan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).